Jakarta (16/12). DPP LDII menghelat Sarasehan Kebangsaan bertema “Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan”. Sebagai bagian dari “Road to Munas X LDII”, kegiatan tersebut dihelat pada Selasa (16/12), yang menghadirkan para tokoh nasional.
Sarasehan Kebangsaan diselenggarakan secara hybrid, dengan studio utama di kantor DPP LDII, Jakarta, dan diikuti 200-an studio mini dengan total ribuan peserta se-Indonesia. Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono mengungkapkan, sarasehan kebangsaan tersebut diselenggarakan, berlatarbelakang, bangsa Indonesia berdiri di atas kemajemukan. “Baik agama, suku, ras, dan budaya, serta dengan berbagai pandangan hidup,” ujarnya.
Untuk itu, Singgih menegaskan, bangsa Indonesia perlu dirawat dengan sikap saling bertoleransi, saling menghormati dan menghidupkan semangat gotong-royong. “Dengan arus global yang semakin kompleks, maka harus diingat, perbedaan bukan untuk saling menegasikan. Tetapi untuk saling menguatkan, dalam Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.
Singgih memperkuat, di tengah tantangan politik identitas, derasnya informasi digital serta menguatnya polarisasi sosial, akibat tidak terkendalinya informasi di media sosial. Ia menilai, Pancasila, harus dihadirkan sebagai etika publik dan titik temu kebangsaan.
“Pengamalan Pancasila, dapat dimulai dari komunitas. Karena, jika dilihat dari sejarahnya, pasca kemerdekaan, hingga masuk ke demokrasi liberal, Pancasila masih dianggap sebagai salah satu alternatif, selain adanya ideologi komunisme dan Islam fundamental,” urai Singgih.
Guru Besar Sejarah, Universitas Diponegoro tersebut mengungkapkan, saat demokrasi liberal runtuh, dan digantikan dengan demokrasi terpimpin, Pancasila digadang-gadang menjadi ideologi yang sangat kuat, “Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penataran P4, Pancasila disosialisasikan secara masif. Di mana, pada saat itu, pelaksanaan bersifat top down,” kata Singgih.
Kini, setelah reformasi, masyarakat lebih memiliki kebebasan, dan terkesan tidak ada tekanan dan prioritas tertentu. “Melihat kondisi ini, maka diperlukan usaha, untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, dimulai dari bottom up,” jelas Singgih. Ia menjelaskan, dapat dimulai dari komunitas. “Kalau bisa mengamalkan Pancasila, maka para stakeholder akan belajar dari komunitas-komunitas tersebut,” tutur Singgih.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengungkapkan, melalui acara tersebut, pihaknya juga ingin menggali, terkait dengan kebangsaan, sebagai program prioritas LDII. “Sebagai bagian untuk menyusun program kerja pada Munas X LDII,” katanya.
KH Chriswanto menjelaskan, selama ini, pihaknya berpikir, penerapan Pancasila harus sesuai dengan kondisi keterkinian. “Bagaimana dalam bersikap dan bersosial kemasyarakatan. Maka, diperlukan menerapkan koridor penerapan Pancasila, di mana, persatuan Indonesia sebagai bingkai,” tuturnya.
Menurutnya, dalam bingkai NKRI, seseorang akan bertindak, atas dasar perbedaan, bukan atas dasar persamaan. “Sehingga, apapun programnya dan kegiatannya, tetapi dalam suatu koridor, bingkai persatuan,” tegas KH Chriswanto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, landasannya adalah sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. “Agama selalu mengajarkan kebaikan. Kalau sudah berbingkai persatuan dan landasannya keagamaan, maka tindakannya akan bagus,” pungkas KH Chriswanto.
Dalam berdemokrasi, landasannya adalah sila ke-4, dan mengenai kemanusiaan, bersikap sesuai dengan sila ke-2. “Tujuan pencapaian adalah sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kata KH Chriswanto.
Menanggapi itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon berharap, pertemuan tersebut menjadi momentum strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah, para ulama dan masyarakat. Sebagai bagian dari ikhtiar kolektif membangun Indonesia mencetak generasi berkarakter, beriman, berilmu dan berakhlak mulia.
“Umat Islam di Indonesia, memiliki peran strategis dalam kemajuan kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya soal seni dan tradisi, tetapi menyangkut karakter dan nilai hidup yang membentuk peradaban,” ujar Fadli Zon.
Menurutnya, ketika umat Islam mampu menjadi teladan dalam akhlak dan adab, maka umat Islam sedang berperan aktif, membangun kebudayaan yang mencerahkan dan peradaban yang membanggakan. “Keberagaman adalah keniscayaan, yang kemudian kita pedomi dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Lebih lanjut, di tengah dinamika dan tantangan zaman, adanya perpecahan sosial, terjadinya ketimpangan ekonomi dan perubahan iklim, maka bangsa Indonesia dituntut kembali pada jati diri bangsa, “Maka, nilai Pancasila harus diterapkan secara utuh di tengah masyarakat. Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi panduan moral. Merawat Pancasila berarti menghidupkan nilai-nilai ketuhanan,” tutup Fadli Zon.
