Batam (23/11). Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengajak wartawan untuk mengevaluasi program kerja dan memberi masukan DPW LDII Kepulauan Riau. Hal itu ia ungkapkan saat “Media Gathering Jelang Muswil V LDII Kepulauan Riau”, di Masjid Miftahul Huda, Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (21/11).
“Kami perlu masukan dari wartawan untuk menyinergikan program kerja LDII dengan Pemprov Kepri. Kami berharap, dari sini akan terangkum ide dan gagasan untuk mengatasi persoalan yang ada sebagai bahan evaluasi Muswil V LDII Kepri,” ujar KH Chriswanto Santoso.
KH Chriswanto mengungkapkan, LDII mengimplementasikan delapan program pengabdian untuk bangsa, yang sejalan dengan misi Gubernur Kepri “Menuju Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”. “Meliputi kebangsaan, dakwah, pendidikan, kesehatan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, ekonomi syariah, teknologi digital, serta energi baru terbarukan,” tuturnya.
Lebih lanjut, terkait dengan kondisi Kepri, KH Chriswanto mengungkapkan, provinsi tersebut memiliki sejumlah tantangan. “Termasuk keterbatasan lahan pertanian. Pertanian memang tidak mudah di sini. Tetapi smart farming dan urban farming bisa diimplementasikan,” katanya.
KH Chriswanto selanjutnya, mengapresiasi program pembangunan SDM LDII Kepri. “Salah satunya adalah kolaborasi dengan Bakamla yang membuka kesempatan bagi pelajar, untuk berkunjung ke kapal patroli,” katanya.
Terkait dengan wilayah Kepri yang menjadi salah satu kawasan strategis, karena memilki lalu lintas laut tersibuk di Selatan. Ia mengungkapkan, pendidikan kebangsaan bagi generasi muda menjadi sesuatu yang urgent.
Untuk mendukung hal tersebut, KH Criswanto mengungkapkan, pentingnya memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan bagi generasi muda. “Di tingkat pusat, kami membangun puluhan rusun bekerja sama dengan pemerintah, untuk santri,” katanya.
Menutup wawancara, KH Chriswanto mengatakan, LDII berkomitmen menjadi penghubung kebijakan pemerintah di lapangan. “Selanjutnya nilai-nilai di LDII, kami komunikasikan agar bisa disinergikan dengan program pemerintah,” pungkasnya.
