Krisis pangan dan energi yang menghantui dunia saat ini mau tidak mau harus dihadapi oleh Indonesia. LDII sebagai ormas Islam merasa hal ini penting untuk menjadi perhatian. Mengingat dampaknya akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Untuk Itu LDII menghelat focus group discussion (FGD) terkait kedaulatan pangan dan energi Sabtu (29/3). Berlokasi di Wisma DPP LDII, Patal Senayan, acara ini mengundang berbagai pakar mulai dari akademisi, peneliti, hingga praktisi di berbagai kementrian seperti Kementrian Pertanian, Kehutanan, serta ESDM.
Acara ini merupakan rangkaian acara pra-Rapimnas LDII yang akan dilaksanankan Mei mendatang. Sebelumnya FGD dengan berbagai topik kebangsaan dan sosial telah diselenggarakan sejak Februari hingga April mendatang. “Diharapkan dengan diskusi tersebut LDII sebagai ormas Islam dapat menjaring berbagai aspirasi masyarakat dan pakar tentang permasalahan bangsa, yang nantinya disajikan dalam Rapimnas,” jelas Prasetyo Sunaryo, Ketua DPP LDII saat memberi sambutan. Prasetyo juga menambahkan hasil diskusi ini akan disampaikan para anggota legislatif yang baru terpilih dan para calon presiden yang nantinya akan memimpin Indonesia.
Kedua sektor tersebut mau tidak mau akan menghadapi krisis bila tidak disikapi dengan baik pengelolahannya. Peningkatan jumlah penduduk nasional, berarti peningkatan permintaan akan energi dan bahan pangan. Di lain sisi jumlah energi terus menipis dan lahan pertanian terus terkonversi dengan berbagai kebutuhan lain. Prasetyo berharap dengan adanya diskusi ini dapat memberi beberapa referensi solusi yang terintegrasi berbagai bidang baik swasta maupun pemerintah sehingga dapat menyelesaikan masalah bersama.
Prasetyo memamparkan tema ketahanan pangan dipilih karena saat ini menurutnya sektor pertanian seakan dimarginalisasi. Minimnya subsisdi kepada petani, perubahan status BRI yang dahulu bank petani dan nelayan menjadi bank umum, serta peniadaan Bulog sebagai bufer pasar menurutnya perlu disikapi dengan baik dan dicarikan solusi penyelesaiannya.
Selain itu sektor energi alternatif menurutnya juga dihadapkan pada masalah serupa. Pada tahun 2006 pemerintah mencanangkan program penanaman jarak nasional. Akan tetapi program tersebut dinilainya kurang berhasil karena kurangnya subsidi dari pemerintah sehingga petani tidak dapat bertahan.
Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Jamsari, MP, Anggota Dewan Pakar LDII, dalam diskusi menyatakan kedaulatan pangan nasional merupakan cita-cita yang tidak dapat diwujudkan tanpa intergrasi berbagai pihak. Jamsari yang juga merupakan dosen Universitas Andalas ini memaparkan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan produksi pertanian guna menghadapi global climate change. Menurutnya pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan baik dalam segi kuantitas dan kualitas, Ketersedian pangan juga berarti pangan mudah diperoleh (ada di pasaran) dan terjangkau (harganya tidak terlampau mahal).
Jamsari menambahkan semua upaya yang dilakukan oleh para peneliti dan berbagai diskusi akan sia-sia tanpa diikuti oleh kebijakan pemerintah yang sejalan. Menurutnya pemerintah otoritas yang baik dari pemerintah adalah kunci utama keberhasilan peningkatan kemandirian energi dan pangan nasional. (Bahrun/foto: minutkab.go.id/LINES)
