Menghidupkan Pancasila di Era Polarisasi

Oleh Singgih Tri Sulistiyono*

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan atau sekadar mengenang pidato Bung Karno pada 1945. Momentum ini penting untuk merefleksikan kembali mengapa Pancasila dilahirkan dan mengapa hingga hari ini ia tetap menjadi fondasi yang relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif sejarah, Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas kemajemukan. Sejak awal, para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia terdiri atas beragam agama, suku, ras, bahasa, budaya, dan pandangan hidup. Kemajemukan tersebut bukan sesuatu yang mudah dikelola. Bahkan dalam banyak pengalaman sejarah dunia, perbedaan sering menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Namun para pendiri bangsa berhasil menunjukkan bahwa kemajemukan tidak harus berujung pada perpecahan. Melalui proses dialog, perdebatan, dan pencarian titik temu, lahirlah Pancasila sebagai fondasi bersama bagi Indonesia yang merdeka.

Karena itu, Pancasila tidak dapat dipahami sekadar sebagai dasar negara. Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang memungkinkan bangsa yang sangat beragam ini hidup bersama dalam satu rumah bernama Indonesia. Ia menjadi perekat yang menjaga persatuan tanpa harus menghilangkan perbedaan.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, seluruh nilai Pancasila tetap relevan dan saling berkaitan. Namun tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini menempatkan nilai Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai agenda yang semakin mendesak untuk diperkuat.

Kita hidup di era ketika arus informasi bergerak sangat cepat dan tanpa batas. Teknologi digital telah membuka ruang komunikasi yang luar biasa luas. Akan tetapi, pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan berbagai tantangan baru. Polarisasi sosial, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konflik identitas, dan disinformasi menjadi fenomena yang semakin sering kita jumpai.

Dalam situasi seperti ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika dahulu ancaman lebih banyak datang dalam bentuk kolonialisme dan konflik fisik, maka kini tantangannya hadir melalui pertarungan informasi, pengaruh budaya global, serta berbagai narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Karena itu, semangat persatuan harus terus dirawat. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam berbagai forum kebangsaan, perbedaan bukan untuk saling menegasikan, melainkan untuk saling menguatkan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia tidak dibangun di atas kesamaan, melainkan di atas kesediaan untuk hidup bersama di tengah perbedaan.

Persatuan menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi berbagai tekanan sosial dan politik. Namun persatuan juga tidak dapat berdiri sendiri. Persatuan harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial.

Di era keterbukaan informasi saat ini, kesenjangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi tidak lagi dapat ditutupi. Masyarakat dapat melihat secara langsung berbagai ketimpangan yang terjadi di sekitarnya. Apabila keadilan sosial tidak diwujudkan secara nyata, maka hal tersebut dapat mengganggu kohesi sosial dan melemahkan ikatan kebangsaan.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik lahir bukan semata karena perbedaan identitas, tetapi karena munculnya perasaan tidak adil di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sila kelima tidak boleh berhenti sebagai cita-cita normatif. Keadilan sosial harus hadir dalam kebijakan publik, pemerataan pembangunan, penegakan hukum, dan berbagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, Pancasila sering kali dipahami sebagai hafalan, slogan, atau simbol kenegaraan. Padahal tantangan terbesar saat ini adalah menjadikan Pancasila sebagai nilai yang benar-benar dihayati dan diamalkan.

Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau artefak sejarah. Pancasila harus menjadi living ideology yang menjiwai berbagai kebijakan publik, produk hukum, serta perilaku warga negara maupun elite bangsa. Dengan kata lain, Pancasila harus hadir sebagai etika publik dan titik temu kebangsaan dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer.

Jika melihat perjalanan sejarah Indonesia, cara bangsa ini menginternalisasi nilai-nilai Pancasila juga mengalami perkembangan. Pada masa awal kemerdekaan hingga era demokrasi liberal, Pancasila masih berada dalam ruang perdebatan bersama berbagai arus ideologi lainnya. Ketika memasuki era Demokrasi Terpimpin dan kemudian Orde Baru, Pancasila disosialisasikan secara luas melalui pendekatan yang cenderung bersifat top-down. Pendekatan tersebut berhasil memperluas pengenalan terhadap Pancasila, namun sering kali lebih menekankan aspek sosialisasi daripada internalisasi.

Namun situasi pada era Reformasi berbeda. Masyarakat kini memiliki ruang kebebasan yang jauh lebih besar. Karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal semata. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berangkat dari masyarakat itu sendiri.

Pengamalan Pancasila perlu dimulai dari komunitas-komunitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dari komunitas inilah nilai-nilai toleransi, gotong royong, tanggung jawab, musyawarah, dan kepedulian sosial dapat tumbuh secara nyata. Jika komunitas mampu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik keseharian, maka para pemangku kepentingan akan belajar dari pengalaman-pengalaman nyata tersebut.

Kesadaran inilah yang melatarbelakangi lahirnya Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) yang diinisiasi DPP LDII. Program ini dikembangkan sebagai ruang pendidikan kebangsaan yang inklusif, interaktif, dan adaptif terhadap perkembangan era digital. Tujuannya bukan sekadar mengajarkan pengetahuan tentang Pancasila atau sejarah bangsa, melainkan mendorong internalisasi nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan kebangsaan abad ke-21 tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah. Kita juga menghadapi tantangan yang menyangkut kedaulatan budaya, kedaulatan informasi, dan bahkan kedaulatan moral bangsa. Karena itu, pendidikan kebangsaan harus mampu membangun kesadaran kritis, etika digital, toleransi, dan kepemimpinan sosial yang dibutuhkan generasi masa depan.

Pada akhirnya, Hari Lahir Pancasila adalah momentum untuk mengingat kembali bahwa bangsa ini berdiri karena kemampuan para pendiri bangsa menemukan titik temu di tengah keragaman. Pancasila adalah warisan yang memungkinkan Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang utuh hingga hari ini.

Saya mengajak generasi muda untuk tidak hanya belajar sejarah, tetapi belajar dari sejarah. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila sebagai titik temu yang mampu mempersatukan bangsa yang sangat beragam. Tugas generasi sekarang bukan sekadar mewarisinya, melainkan menghidupkannya dalam tindakan nyata.

Di tengah derasnya arus media sosial dan banjir informasi digital, Pancasila harus menjadi kompas moral sekaligus kompas kebangsaan. Jika dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsisten, Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan benteng peradaban yang mampu menjaga Indonesia tetap rukun, bersatu, berkeadilan, dan berdaulat di tengah perubahan zaman.

*) Singgih Tri Sulistiyono adalah Ketua DPP LDII Sekaligus Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Dipenogoro