Pacitan (2/7). DPD LDII Pacitan menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan. Kegiatan pada Kamis (25/6/2026) tersebut, bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, untuk memastikan penanganan krisis air bersih berjalan terpadu.
“Koordinasi lintas sektor merupakan tindak lanjut upaya mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pacitan. Komunikasi antarlembaga menjadi kunci agar penanganan kekeringan berjalan cepat, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan, Erwin Andriatmoko.
Ia menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari langkah antisipasi penanganan bencana kekeringan. Ia berharap, forum ini menghasilkan solusi dan keputusan bersama sehingga setiap unsur memiliki pemahaman serta langkah yang sama dalam penanganan di lapangan.
“Salah satu fokus utama yang perlu disiapkan adalah penyamaan data wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan apabila dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Erwin menjelaskan, penanganan kekeringan mengacu pada tiga tingkatan status, yakni waspada, siaga, dan awas. Menurutnya, ketika kondisi memasuki level awas, seluruh unsur pendukung diharapkan bergerak dalam satu sistem koordinasi di bawah kendali BPBD.
“Semua informasi penanganan bencana harus melalui satu pintu di bawah koordinasi BPBD. Setiap organisasi yang akan menyalurkan bantuan air bersih juga diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu agar distribusi bantuan merata dan tidak menumpuk di satu wilayah,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan DPD LDII Kabupaten Pacitan, Kustiono menyatakan LDII siap mendukung mekanisme koordinasi yang telah disepakati bersama. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi langkah penting agar upaya mitigasi maupun penanganan kekeringan dapat berjalan lebih efektif.
“LDII siap bersinergi dengan BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya antisipasi kekeringan. Dengan koordinasi yang baik, kami berharap bantuan air bersih dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya,
Melalui rapat tersebut, BPBD bersama pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai lembaga membangun komitmen untuk memperkuat komunikasi, menyamakan data wilayah rawan kekeringan, serta menyinergikan langkah penanganan sejak tahap mitigasi. Dengan koordinasi yang terintegrasi, respons terhadap potensi krisis air bersih selama musim kemarau diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan merata.
