Jakarta (19/10). DPP LDII menggelar konsolidasi organisasi bersama 37 DPW LDII se-Indonesia. Kegiatan yang dihelat pada Sabtu (17/10/2026) tersebut digelar untuk menyamakan persepsi jajaran organisasi Pascamusyawarah Nasional (Munas) LDII 2026.
Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya mengatakan, konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah DPP dan DPW dalam menindaklanjuti hasil Munas LDII yang digelar pada April 2026, “Konsolidasi organisasi dengan 37 DPW LDII dari seluruh Indonesia ini, untuk menyamakan persepsi terkait dengan hasil-hasil Munas di bulan April tahun 2026 yang lalu,” ujar Dody.
Salah satu hal yang menjadi pembahasan, lanjutnya, adalah penyesuaian struktur kepengurusan DPP dan DPW, “Termasuk perubahan kepengurusan di daerah yang disesuaikan dengan hasil perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Munas LDII 2026,” ujarnya.
Selain penyesuaian organisasi, Dody menekankan pentingnya DPW lebih proaktif dalam merencanakan dan mengeksekusi program-program organisasi, khususnya delapan program pengabdian LDII untuk bangsa. “Kami ingin mengimbau kepada DPW LDII seluruh Indonesia untuk lebih inisiatif dalam menjalankan, baik dalam merencanakan maupun mengeksekusi program-program, terutama delapan program pengabdian LDII untuk bangsa,” katanya.
Ia berharap, DPW dapat berbarengan dengan DPP LDII dalam menjalankan program tersebut di tingkat provinsi. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, dan memiliki dampak yang lebih luas hingga ke tingkat daerah.
Dody menegaskan, hasil Munas LDII 2026 yang perlu dipahami DPW hingga PAC tidak hanya berkaitan dengan perubahan AD/ART, tetapi juga program kerja untuk lima tahun ke depan. “Kalau hasil Munas itu yang perlu diketahui oleh kepengurusan sampai tingkat yang paling bawah, tidak hanya DPW, DPD, PC, PAC, adalah masalah perubahan-perubahan atau poin-poin perubahan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,” ujarnya.
Terkait program kerja lima tahun ke depan, Dody menjelaskan bahwa hasil Munas masih bersifat umum. Program tersebut selanjutnya akan dimatangkan dan dirinci melalui forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Menurutnya, Rakernas biasanya digelar satu tahun setelah Munas atau paling lambat dua tahun setelah Munas. Forum tersebut menjadi ruang untuk menjabarkan program umum hasil Munas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki organisasi. “Di situlah nanti dalam forum Rakernas itu kami akan mematangkan atau mendetailkan program-program umum yang sudah dibahas dalam komisi di Munas,” katanya.
Dody juga menekankan, pentingnya proses pelimpahan atau cascading down program dari tingkat pusat hingga ke daerah. Program yang telah dirumuskan di tingkat nasional diharapkan dapat diterjemahkan dan dilaksanakan hingga tingkat DPW, DPD, PC, maupun PAC.
Perkuat Kapasitas PC dan PAC
Dody mengatakan, salah satu fokus quick wins LDII setelah Munas 2026 adalah memastikan delapan program pengabdian LDII untuk bangsa dapat dirasakan hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Ia menilai selama ini sejumlah kegiatan masih banyak dilaksanakan pada level nasional dan provinsi. Ke depan, DPP LDII ingin memperkuat pelaksanaan program hingga tingkat desa dan kelurahan. “Selama ini memang kegiatan-kegiatan yang dieksekusi itu banyak di level-level nasional dan provinsi. Nah, ini kami lebih menekankan sampai ke tingkat desa atau kelurahan,” jelasnya.
Menurut Dody, pengurus LDII di tingkat PC dan PAC memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu mengembangkan program dari tingkat nasional maupun provinsi agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Dengan pola tersebut, ia berharap masyarakat semakin mengenal kontribusi LDII dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar. “Jadi itulah quick wins kita sebenarnya, bagaimana PC-PAC ini ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa mengeksekusi atau melaksanakan program-program yang ada di tingkat nasional atau di tingkat provinsi di atasnya,” katanya.
SDM Jadi Fokus Penguatan
Dody menyebut penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tantangan utama dalam menerjemahkan hasil Munas ke dalam program kerja di tingkat bawah.
Menurutnya, pelaksanaan program membutuhkan sumber daya, baik manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus di tingkat PC dan PAC menjadi salah satu prioritas. “Kami perlu melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas dari kepengurusan di tingkat yang paling bawah, PC-PAC,” ujarnya.
Ia menilai pengurus di tingkat bawah harus memiliki kemampuan yang memadai, termasuk dalam mengomunikasikan program, membangun kolaborasi, serta mengajak berbagai unsur masyarakat untuk terlibat. “Tanpa sumber daya manusia atau kepengurusan yang solid dan mempunyai skill tertentu serta bisa mengomunikasikan kegiatan-kegiatan atau mengajak dan mengolaborasi komponen masyarakat yang ada di tingkat bawah, tentunya program ini akan menjadi tidak efektif dan tidak bisa berjalan,” kata Dody.
Karena itu, Dody menegaskan peningkatan kualitas SDM pengurus PC dan PAC menjadi bagian penting dari agenda quick wins LDII. Ia berharap pengurus yang memiliki kapasitas memadai dapat menjalankan amanah program organisasi secara efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kalau SDM-nya sudah mumpuni, insya Allah apa pun program yang kita amanahkan untuk dilaksanakan di tingkat kelurahan dan desa itu bisa terlaksanakan dengan baik dan efektif,” pungkasnya.
