Sleman (29/11). Kepala Bidang Poitik Dalam Negeri (Poldagri) dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta Hajar Sutadi memaparkan tantangan yang akan dihadapi jelang Pemilu 2024. Menurutnya ada beberapa bakal calon legislatif yang mengeluarkan banyak modal untuk menjadi Anggota DPR maupun DPRD.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberi pembekalan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan di Aula Kompleks Masjid Al Fattah Kadirojo 2, Sleman. DIY. “Pemilu kali ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, salah satunya politik uang,” ujarnya.
Politik uang merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan adanya korupsi politik. Ia mencontohkan, calon legislatif yang sudah mengeluarkan banyak modal kadang orientasinya ketika jadi anggota dewan adalah bagaimana mengembalikan modal tersebut.
”Setelah mengeluarkan modal, bagaimana mengembalikan modalnya. Jika demokrasi kita sekarang tidak dilihat dari siapa yang punya kapasitas, tapi siapa yang punya modal. Hal ini menyebabkan yang punya kapasitas tapi tidak punya modal tidak berani untuk maju. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki itu, dengan menolak praktIk politik uang,” ujarnya.
Tantangan selanjutnya adalah permasalahan pemilih dari luar wilayah, karena Yogyakarta menjadi destinasi pendidikan, khususnya bagi anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan. Pada Pemilu 2019 lalu, ini menjadi masalah, karena banyak mahasiswa dari luar wilayah DIY yang ingin memilih di wilayah DIY.
”Sedangkan di Yogja ini mahasiswa banyak dan persebarannya tidak merata, sehingga terpusat di beberapa TPS dan membludak. Di sisi lain, TPS secara aturan hanya menyediakan 2% surat cadangan dari jumlah DPP (Daftar Pemilih Tetap) sementara jumlah mahasiswa yang ingin mencoblos di TPS tersebut jauh melampaui surat suara cadangan,” ucapnya.
Hal ini kemudian menjadi masalah, muncul narasi bahwa mahasiswa yang di luar DIY tidak diakui hak pilihnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada Pemilu 2024 KPU berencana memberi TPS khusus yang berada di beberapa tempat, yang paling banyak ada di perguruan tinggi.
Lebih lanjut Hajar menjelaskan untuk pemilih yang bukan pemilih tetap dan bukan KTP DIY, hanya disediakan satu surat suara saja yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena untuk yang lainya itu terikat oleh daerah pemilihan masing-masing.
“Sementara yang belum terdaftar di TPS tersebut harus mengurus form pindah. Bisa diurus di KPU dengan menyertakan KTP dan Kartu Keluarga serta surat keterangan dari lembaga. Jika kampus maka lembaga pendidikannya.
Untuk itu ia mendorong LDII untuk membantu menyukseskan Pemilu 2024 dengan memberikan edukasi pada mahasiswa rantauan terkait tata cara menggunakan hak pilih di wilayah DIY.
“Karena LDII memiliki Pondok Pesantren Mahasiswa, maka kami berharap LDII bisa membantu sosialisasi mengenai pemilihan ini. Ketika ingin mencoblos di DIY, harus mengurus form pindah pemilih tersebut,” urainya.
Hajar juga menyampaikan garis besar perkembangan Pemilu 2024, di antaranya ada sekitar 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal yang berasal dari Aceh yang akan mengikuti Pemilu 2024. Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2023.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi LDII karena mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan Pemilu Damai. ”Kami melihat bahwa LDII memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Pemilu damai, ini tercermin dari sikap politik LDII yang netral aktif, artinya tidak mendukung salah satu paslon tapi mendorong warga LDII untuk berpartisipasi aktif. Bagi kami, ini bentuk komitmen LDII untuk mewujudkan Pemilu Damai,” ucapnya.
Pada sesi wawancara Hajar berharap kontribusi LDII untuk turut serta menyuarakan Pemilu damai, ”Kami berharap warga LDII bisa 100 persen menyalurkan hak suaranya sebagai pemilih dan juga bisa turut serta menyuarakan Pemilu damai. Kami juga berharap LDII bisa menyiapkan warganya untuk turut serta baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta Pemilu yang akan datang,” pungkasnya.
