Semarang (23/6). Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Suwarnawan, menyatakan siap mendukung program penyuluhan hukum bagi warga LDII. Hal itu ia katakan saat menerima silaturahim pengurus DPW LDII Jateng, di Kantor Kejati Jateng, Semarang, pada Rabu (21/6).
“Tergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti sosialisasi hukum kepada anggota pengajian LDII, atau kunjungan sekolah dan pondok pesantren yang membutuhkan penyuluhan hukum,” ujarnya.
Selanjutnya, ia berpesan, agar kerjasama yang erat antara Kejati dengan LDII dalam mewujudkan suasana yang kondusif di tengah masyarakat terus ditingkatkan. “Terutama menjelang tahun politik pilpres, agar kondisi di wilayah Jawa Tengah selalu kondusif,” pungkasnya.
Menanggapi itu, Ketua DPW LDII Jateng, Singgih Tri Sulistiyono menjelaskan, LDII Jateng memiliki program peningkatan pemahaman tentang hukum dan menjadikannya sebagai literasi bagi warga LDII agar menjadi masyarakat yang melek hukum.
“Untuk itu, kami bersilaturahim dan meminta pengarahan dari Kajati Jateng. Kami berharap, Kejati berkenan memberikan penyuluhan dan pendampingan jika diperlukan,” imbuh Singgih.
Selain itu, Singgih berharap adanya kerja sama yang baik antara LDII dan Kejati, dalam bidang tertentu, sesuai dengan visi misi LDII. Ia menegaskan LDII bertekad menjadi organisasi dakwah Islam yang profesional.
Dengan profesionalitasnya, LDII mampu mewujudkan manusia Indonesia yang tekun beribadah kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, memakmurkan bumi, “Dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras dan hemat, rukun, kompak, dan kerjasama yang baik,” jelasnya.
Ia melanjutkan, misi LDII adalah memberikan konstribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
“Juga strategi LDII untuk meningkatkan advokasi, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, kewajiban azasi manusia (KAM), hak azasi manusia (HAM), dan tanggung-jawab azasi manusia (TAM) serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan,” tutup Guru Besar Sejarah Undip tersebut.
