| Dari kiri, Sekjen MUI Ichwan Sam, Ketua LDII Chriswanto Santoso, Prasetyo Sunaryo memberikan keterangan soal sertifikasi ulama di Gedung Dakwah LDII. |
JAKARTA (Pos Kota) – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam menolak ide sertifikasi ulama untuk melawan teroris. Karena ide ini mengandung otorian para ulama harus memiliki sertifikat ceramah, termasuk menyampaikan isi cermah yang akan disampaikannya. Para Ormas Islam itu di antaranya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan lainnya, Selasa malam, berkumpul di Gedung LDII, Jakarta.
Hadir pada acara itu, Wakil Ketua MPR Haryanto Y Thohary, Ketua Umum LDII Abdullah Sam, Ketua MUI Umar Shihab, Sekjen MUI Ichwan Sam, Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf dan lainnya. Pertemuan ini sekaligus halal bihalal.
“Sertifikasi halal ini harus ditolak karena mengandung nafas otorian, bahkan fasis hanya karena ada penyakit terorisme lalu kita kembali ke era otoriter,” kata kata Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf. Ia mengatakan ide itu bukan ide yang baik. “Jadi ulama itu harus punya izin untuk berceramah padahal ulama yang diakui masyarakat karena kiprahnya dan bukan karena selembar sertifikat,” paparnya.
Ketua LDII Chriswanto Santoso mengatakan tidak benar kalau harus dilakukan sertifikasi karena asumsinya jadi terbalik, seolah-olah ulama salah kecuali ulama yang memilki sertifikasi. “Karena itu kami menolak sertifikasi ulama. Kalau memang mau melakukan perbaikan baik Polri, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) dan lembaga lainnya mengajak para tokoh agama Islam untuk duduk bersama dalam mencegah tindakan terorisme,” kata Chriswanto.
Sekretaris Jenderal MUI Ichwan Sam menilai ada kekhilafan dari BNPT sehingga mengusulkan ide sertifikasi ulama. “Kalau sertifikasi ini diberlakukan justru membuat empati sebagian orang terhadap terorisme. Karena itu ide ini jangan dilanjutkan,” papar Ichwan. Menurutnya, ide ini mungkin muncul karena salah ucap saja karena didorong semangat yang tinggi untuk menumpas teroris. “Pak Ansyaad Mbai (Kepala BNPT) sendiri mengaku tidak pernah mengucapkan ide tersebut,” kata Ichwan. Ia mengharapkan lembaga seperti BNPT dan aparat keamanan ketika berbicara yang bersinggungan masalah agama dan keulamaan agar cermat dan hati-hati, karena akan menimbulkan kesalahpahaman.(johara)
