Batam (22/11). Pengurus DPW LDII Kepulauan Riau dan DPD LDII Kota Batam menghadiri “Sosialisasi Penerapan Fatwa Aliran Sesat/Menyimpang Tahun 2026”. Kegiatan itu mengambil tema “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan atas Fatwa Aliran Sesat/Menyimpang dalam Upaya Menjaga Kamtibmas”.
“Pemerintah daerah berkewajiban mengoordinasikan dan menangani dampak sosial atas munculnya fatwa MUI terkait aliran menyimpang. Hal ini untuk menjaga stabilitas daerah dan menjaga kamtibnas,” ujar Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, di Graha MUI Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada Minggu (15/11).
Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut, dapat terbangun sinergi yang solid, “Antara ulama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Untuk menjaga kemurnian akidah umat, sekaligus memelihara kondusivitas keamanan wilayah Kota Batam,” tutur Riama.
Terkait penyelenggaraan acara tersebut, kegiatan itu diikuti perwakilan Kemenag Kota Batam, pengurus MUI dari 12 kecamatan, serta ketua lembaga dan ormas Islam se-Kota Batam. Hadir sebagai pemateri, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam, Ahmad Mujib Zain, Ketua MUI Kota Batam KH Luqman Rivai, Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, Budi Dermawan, dan Sub Koordinator Operasi Intelijen Binda Kepri, M Soffa Firdaus.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPD LDII Kota Batam, Ami Faisal mengungkapkan, LDII mendukung berbagai upaya mewujudkan keharmonisan dan dakwah yang sejuk di Kota Batam. “Kami juga terus menjaga kemurnian akidah melalui dakwah berbasis Al Quran dan Al Hadits,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah, “Melalui sinergi dengan TNI dan Polri, serta berbagai lembaga dan ormas keagamaan. Kami juga mendukung program Dai Kamtibmas, untuk mencegah terjadinya gesekan sosial,” tutup Ami.











