Pemalang (22/8). DPD LDII Pemalang menghadiri rapat paripurna DPRD di kabupaten itu. Agenda rapat tersebut mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Jumat, (14/8/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Pemalang dan diikuti unsur pemerintah daerah, Forkopimda, anggota DPRD, tokoh organisasi kemasyarakatan, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Rapat paripurna diawali sambutan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Martono. Ia menegaskan rapat paripurna di DPRD Pemalang, merupakan wahana masyarakat menyimak arah kebijakan nasional, yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran LDII dalam forum tersebut, menjadi bagian komunikasi organisasi dengan pemerintah daerah terkait.
Ketua DPD LDII Kabupaten Pemalang Agus Sarwono mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pangan, energi, dan pemenuhan gizi memiliki keterkaitan dengan ketahanan keluarga dan daya beli masyarakat.
“Program pangan dan energi perlu terus dikawal agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki kaitan dengan kualitas generasi muda karena menyentuh kebutuhan gizi anak,” kata Agus.
Agus mengatakan pelaksanaan program nasional membutuhkan koordinasi hingga tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan sesuai kondisi masyarakat.
“Kebijakan dari pemerintah pusat perlu diterjemahkan dengan baik di daerah. Pengawasan dan evaluasi menjadi sangat penting supaya anggaran dan program tepat sasaran. Masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas agar dapat ikut mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.
Agus menambahkan LDII memiliki ruang kontribusi melalui berbagai program pengabdian organisasi. Ia menyebut pembinaan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai bidang yang dapat dikembangkan bersama pemerintah.
“LDII memiliki program pengabdian yang mencakup pembinaan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang sosial. Kami siap membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar program yang ada dapat saling mendukung,” kata Agus.
Menurut Agus, organisasi kemasyarakatan memiliki posisi penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah, dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Ia berharap koordinasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat semakin terbuka dalam pelaksanaan program pembangunan.
