Bandung (14/11). Ketua DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso, menegaskan jati diri LDII sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Media Gathering jelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) LDII Jawa Barat, pada Jumat (14/11).
Dalam paparannya, KH. Chriswanto menjelaskan bahwa LDII memiliki karakter sebagai ormas dakwah yang tumbuh dalam tradisi keislaman Indonesia, sejajar dengan organisasi besar lainnya seperti NU dan Muhammadiyah, dan Persis, “LDII lahir dari Pancasila. Sejak 1972 kami sudah mengusung Pancasila sebagai dasar organisasi, karena kelahiran LDII terjadi setelah Indonesia merdeka,” ungkapnya.
Chriswanto menguraikan bahwa dari sisi metode pengajian, LDII memiliki kedekatan dengan tradisi NU. Model sorogan, di mana guru dan murid sama-sama memegang kitab lalu mengkaji isi kitab secara langsung, merupakan metode yang juga hidup di LDII, “Bedanya, kalau di NU biasanya dilakukan di pondok pesantren, kalau kami dilakukan di seluruh masjid dan musala. Cara mengajinya sama, semuanya memegang kitab,” jelasnya.
Sementara dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan, LDII lebih menyerupai pola Muhammadiyah. Seluruh sekolah, pesantren, maupun satuan pendidikan lain berada di bawah yayasan dan organisasi, bukan milik pribadi perorangan. Dengan sistem ini, LDII memastikan keberlangsungan dan standarisasi kualitas pendidikan secara nasional.
“Dalam manajemen pendidikan, kami mirip Muhammadiyah. Kalau di NU biasanya pondok milik kiai, sedangkan Muhammadiyah mengelola sekolah dan pesantren melalui yayasan. Di LDII pun demikian: seluruh satuan pendidikan, baik sekolah maupun pondok pesantren, adalah milik yayasan dan organisasi,” terangnya.
Chriswanto menegaskan bahwa LDII hadir hampir di seluruh Indonesia dan bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar agama. Di level daerah, setiap program diselaraskan dengan kebutuhan wilayah, termasuk di Jawa Barat yang memiliki dinamika pembangunan cukup tinggi.
“Kami terbuka bagi siapa saja yang ingin mengaji bersama kami. Secara nasional LDII sudah hadir di 37 provinsi. Yang belum hanya Papua Pegunungan, sebenarnya ada orangnya, tetapi kami mempertimbangkan faktor keamanan yang membuat aktivitas belum optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran LDII di berbagai daerah memungkinkan program kerja dijalankan secara adaptif. “Kami hadir di mana-mana. Programnya bisa disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing,” tutupnya.
